Excellent Indonesian Legal Services
Konfirmasi Pembayaran
0812-8529-8858

PendirianPT

Jasa PendirianPT

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
“PT. ANGIN RIBUT”

Nomor: 777.

-Pada pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), hari Rabu, tanggal.
-Hadir di hadapan saya, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:
– Nyonya, Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, , fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. untuk dirinya sendiri;
b. selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa, yang dibuat
dibawah tangan, , yang aslinya bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini sebagai kuasa, dari dan oleh karena itu sah untuk dan atas nama:
-Nyonya (sesuai yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk), lahir di, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;
-Penghadap bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disebut “Anggaran Dasar”), berbunyi dan tertulis sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama :
“ PT. ANGIN RIBUT”
(selanjutnya disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan di.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
bidang Jasa, Perdagangan, Percetakan, Pembangunan, Industri, Perbengkelan dan Pengangkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa meliputi:
Jasa pengelolaan tenaga kerja (out sourcing), jasa periklanan dan reklame serta promosi dan pemasaran, jasa hiburan, agency, manajemen dan produksi, biro Jasa, jasa pengurusan dokumen-dokumen/perijinan-perijinan ekspor impor, jasa komputer, hardware dan peripheral, jasa pendidikan, jasa kebersihan, jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi dan internet content, jasa pengolahan data, jasa kesenian dan pameran, jasa penyelenggara usaha teknik, jasa pengelolaan dan pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan hiburan, jasa hubungan kemasyarakatan, jasa keamanan (securities), jasa penjualan bahan bakar mobil dan motor, jasa sablon, border, spanduk dan reklame, jasa jual beli kendaraan bermotor, jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja, jasa pengembangan piranti lunak, jasa telekomunikasi pemantauan posisi kendaraan bermotor, jasa keselamatan kerja, jasa pembuatan id card, jasa pembuatan perangkat lunak, jasa konsultasi keamanan, jasa konsultan, jasa maintenance peralatan telekomunikasi;
b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan
meliputi:
Perdagangan umum, perdagangan besar lokal, grossier, supplier, leveransier dan commision house, perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property, perdagangan komputer dan alat elektronika, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, eksport dan import barang-barang engineering, bertindak sebagai agen, grosir barang-barang engineering, distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik), eksport import dan perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, eksport import dan perdagangan peralatan telekomunikasi, ekport import dan perdagangan sparepart dan accessories mobil motor, eksport import dan perdagangan alat tulis kantor, barang cetakan, perdagangan kerajinan kayu dan besi, eksport import dan perdagangan casette, video, compact disk, vcd dan dvd, eksport import dan perdagangan peralatan informatika dan multimedia, eksport import dan perdagangan peralatan pertanian dan perkebunan, perdagangan pakan ternak, perdagangan hasil pertanian, perdagangan system pengamanan, perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium dan timbangan khusus;
c. Menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan
meliputi :
percetakan, memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, penerbitan buku-buku, desain dan cetak grafis, offset, penerbitan pers berkala, surat kabar, majalah, tabloid, bilboard, dan periklanan;
d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pembangunan
meliputi:
pembangunan kontruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, pembangunan sarana-pra sarana Jaringan telekomunikasi, pembangunan lapangan golf, pemborong pada umumnya (general contractor), antara lain pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri (industrial estat), gedung-gedung apartement, kondominium, perkantoran, fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air koonditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin, konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan, pembangunan kontruksi billboard, reklame dan periklanan, pembangunan angkutan vertical;
e. Menjalankan usaha-usaha di bidang Industri
meliputi:
Industri tekstil, industri garmen dan pakaian jadi, wood working dan furniture (meubel), industri mesin-mesin, industri peralatan rumah tangga, industri anyaman kayu tidak termasuk furniture, industri alat angkutan industri teknologi mineral, industri tape, video, cd, ld, vcd, dan dvd, industri fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, industri petrokimia, industri rekaman, industri sistem pengamanan, industri pembangkit tenaga listrik, industri pengolahan biji-bijian, Industri alat angkutan (selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih), Industri obat tradisional, Industri pengolahan kelapa sawit, Industri semen, Industri peralatan teknik dan mekanikal, Industri aksesoris kendaraan bermotor, Industri peti kemas dan pengepakan barang, Industri haspel (gulungan kabel), Industri air mineral (air minum), Industri kebutuhan rumah tangga (consumers goods), Industri peralatan keselamatan (safety equipment), Industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan, Industri ekstraksi dan destilasi rempah-rempah dan buah-buahan, Industri pengolahan biji-bijian, Industri pembuatan security label, Industri pembuatan system identifikasi, Industri barang-barang interior ruangan, Industri biofuel, Industri pengembangan dan pengintegrasian system, Industri pertanian, perkebunan tanaman industri bahan bakar minyak nabati, konsultasi bidang industri, konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan industri, jasa penyewaan dan pengelolaan kawasan industri, jasa konsultasi bidang industri, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan holtikultura;
f. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perbengkelan
meliputi:
Menjalankan usaha-usaha showroom, pelayanan jasa profesional las laser (welding service), pemasangan dan penjualan asesories kendaraan, pemeliharaan dan penyediaan suku cadang kendaraan, pengecetan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat, penyewaan alat-alat berat, perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat berat;
g. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan
meliputi:
Menjalankan usaha-usaha Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp., yang terbagi atas 1. saham, masing-masing saham bernilai nominal ).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor sejumlah 1 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (dan untuk selanjutnya dapat disebut “RUPS”). Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap Pemegang Saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
-Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat, dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

S A H A M
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk
setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang
kurangnya:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat saham;
c. nilai nominal saham;
d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan sekurang-kurangnya:
a. nama dan alamat pemegang saham;
b. nomor surat kolektif saham;
c. nomor surat saham dan jumlah saham;
d. nilai nominal saham;
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus
ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat
dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan
mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham perseroan hanya dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari RUPS.
4. Pemindahan hak atas saham harus mendapat
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
5. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari
dilaksanakannya RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
6. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 8

1. RUPS terdiri atas :
a. RUPS Tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:
a. Direksi menyampaikan:
– laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
– laporan keuangan untuk mendapat pengesahan
RUPS.
b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
mempunyai saldo laba yang positif.
c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan kepada Anggaran Dewan Komisaris pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, pasal ini memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS
Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS.
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara,
waktu, dan tempat penyelanggaraan RUPS.
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Direksi.
7. dalam hal semua Direktur tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris.
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana
ditentukan dalam Undang-Undang.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Anggota
Direksi, maka seorang diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh (RUPS), untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak (RUPS) untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Dalam hal suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan (RUPS), untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
5. Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua jabatan
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus Jasa PendirianPT oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, dalam hal:
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat
(6);
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan (RUPS).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di
luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak temasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak
hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana yang di maksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar ditempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap
waktu:
a. Apabila dipandang perlu oleh seorang Anggota
Dewan Komisaris; atau
b. atas permintaan tertulis dari seorang anggota
Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat
tercatat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling singkat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara,
tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai Jasa PendirianPT kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris, dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh (RUPS) untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak (RUPS) untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan (RUPS) untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling singkat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam hal:
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat
(5);
c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam peraturan Perundang-undangan;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan (RUPS).

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 15

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris berhak
memperoleh penjelasan dari Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan
untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 16

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 17
1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris, untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal
31 (tiga puluh satu) Desember.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
Di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaan yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku. Selanjutnya, Perseroan dianggap tidak mempunyai saldo laba yang positif selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.
3. Perseroan dapat membagikan Dividen Interen sebelum
Tahun Buku Perseroan berakhir dengan memperhatikan Undang-undang Perseroan Terbatas.

PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal 19

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba bersih
untuk cadangan sampai cadangan mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan jika cadangan yang hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan lain.
2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum digunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran
Dasar ini berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan.
Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:
A. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri:
a. Nyonya
, tersebut, sejumlah
1111 ( ) saham dengan
nilai nominal seluruhnya
sebesar
b. Nyonya, tersebut,
sejumlah )
saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar,
-Sehingga seluruhnya berjumlah
Saham dengan nilai nominal seluruhnya
Sebesar ,
B. Menyimpang dari ketentuan dalam dan Pasal 11 ayat
(3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai:
-Direksi:
-Direktur:
-Dewan Komisaris:
-Komisaris :
-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.
C. Direksi perseroan dan
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen hukum lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas Para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Jasa PendirianPT